Standar acuan kegiatan LPH :

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.SNI ISO/IEC 17065:2012
Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kurikulum Pelatihan Penyelia Halal.
Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Asesmen Lembaga Halal Luar Negeri.Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Kurikulum Pelatihan Auditor Halal
Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaran Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Pemotongan Hewan Ruminansia Dan Unggas.
Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan Dan Minuman Dengan Pengelolahan.
Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 135 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal.
Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha.
Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha.
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal.
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 816 Tahun 2024 Tentang Kode Sistem Harmonisasi Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal Pada Makanan Dan Minuman.
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 944 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal.
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1360 Tahun 2021 Tentang Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal.
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Akreditasi Dan/Atau Penilaian Kesesuaian Lembaga Halal Luar Negeri.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, Dan Alat Kesehatan.
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesiа Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.